DEFINISI PERUSAHAAN, PENGUSAHA, HUKUM PERUSAHAAN DAN PEMBANTU PENGUSAHA

             Definisi perusahaan secara resmi dirumuskan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Menurut Pasal 1 huruf B UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang dimaksud perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Gambar : Hukum Perusahaan

               Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh menjalankan perusahaan. Apabila pengusaha menjalankan perusahaan dengan bantuan pekerja, maka dalam hal ini dia mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pengusaha dan sebagai pemimpin perusahaan.

               Mungkin juga pengusaha tidak menjalankan sendiri perusahaannya, melainkan menyuruh orang lain menjalankan perusahaan. Dalam hal ini dia tidak turut serta menjalankan perusahaan. Pengelolaan perusahaan dikuasakan kepada orang lain. Orang lain yang diberi kuasa ini menjalankan perusahaan atas nama pemberi kuasa, dia disebut pemimpin perusahaan atau direktur atau manajer. Umumnya pemberian kuasa semacam ini terdapat pada perusahaan persekutuan terutama badan hukum seperti Perseroan terbatas (PT).

Hukum Perusahaan

               Merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usaha. Hukum Perusahaan diatur dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pembantu Pengusaha yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaan dengan memperoleh upah. Pemimpin perusahaan tidak termasuk dalam pembantu pengusaha karena dia memperoleh kuasa menjalankan perusahaan menggantikan kedudukan pengusaha, atau karena pemimpin perusahaan dirangkap oleh pengusaha sendiri. Dalam hal pengusaha memberi kuasa kepada pemimpin perusahaan untuk menjalankan perusahaan, maka pembantu pengusaha adalah mereka yang membantu pemimpin perusahaan dalam menjalankan perusahaan. Hal ini penting dari segi hubungan kerja. Apabila pengusaha menjalankan sendiri perusahaannya, maka pembantu pengusaha mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha. Apabila pengusaha memberi kuasa kepada pemimpin perusahaan untuk menjalankan perusahaannya, maka pembantu pengusaha mempunyai hubungan kerja dengan pemimpin perusahaan atas nama pengusaha.

Source :

Buku Materi Pokok Hukum Bisnis

Karya Nindyo Pramono

Penerbit Univ. Terbuka